KOREKSI ATAS PERMENKES NO. 19 TAHUN 2014

Yth. Menteri Kesehatan RI
       c.q Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI


Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014  tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.      Tujuan Sistem pembayaran kapitasi adalah pembayaran di muka atau prospektif
dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan secara pra upaya atau
sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Sistem ini mendorong Faskes Tingkat
Pertama untuk bertindak secara efektif dan efisien serta mengutamakan
kegiatan promotif dan preventif. Akan tetapi pembagian  jaspel sesuai
Permenkes No. 19 Tahun 2014 tersebut lebih mengutamakan/berorientasi
UKP daripada UKM. Karena sangat tidak memiliki daya ungkit terhadap
peningkatan KINERJA dan MOTIVASI KERJA pegawai. Sehingga pola dan
image yang muncul selama ini terhadap PNS yaitu KERJA-TIDAK KERJA yang
penting hadir terus tetap DAPAT GAJI. Hal ini juga berlaku terhadap
pembagian kapitasi ini, bahkan yang tidak kerjapun bisa mendapatkan
bagian yang lebih besar. Hal ini sangat bertolak belakang dengan
prinsip EFEKTIFITAS dan EFISIENSI.
2.      Variabel yang dijadikan tolok ukur pembagian jasa pelayanan sesuai
dengan Permenkes No. 19 Tahun 2014 pasal 4 ayat 2 TIDAK BOLEH hanya
didasarkan pada pendidikan dan jam kehadiran pegawai, akan tetapi
harus pula mengacu pada masa kerja, beban kerja, prestasi kerja
(kinerja) dan jabatan.
Karena kalau hanya pada 2 variabel tersebut, maka hasilnya menjadi
BIAS. Contohnya: perawat (NERS) yang ada di puskesmas dengan masa
kerja dan beban kerja yang kurang (programer P2TB) serta tingkat
kualitas kehadiran hanya duduk-duduk saja tanpa bekerja akan
mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan perawat DIII
yang karena kompetensinya beban kerjanya lebih banyak (pegang 3-4
program). Oleh karena itu, hal ini sangat bertolakbelakang dengan
nilai KEADILAN dan PEMERATAAN.
3.      Mengingat status jabatan KEPALA PUSKESMAS saat ini adalah jabatan
struktural, yang notabene lebih banyak dirangkap oleh tenaga medis dan
sebagian lagi dijabat oleh tenaga S1 Kesehatan maupun S2 Kesehatan,
maka dari itu dipandang perlu untuk Kepala Puskesmas yang pendidikan
terakhirnya S2 Kesehatan  untuk disetarakan dengan profesi medis.
Mengingat S2 Kesehatan merupakan pendidikan MAGISTER yang saat ini
disetarakan dengan profesi dokter spesialis. Karena kalau yang diakui
hanya pendidikan S1nya, hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai
KEADILAN dan pengakuan terhadap PERSAMAAN HAK & KEWAJIBAN .
4.      Meskipun dalam Permenkes No. 19 Tahun 2014 tidak disebutkan secara
jelas dan tersurat tentang status pegawai yang mendapatkan pembagian,
akan tetapi Permenkes No. 19 Tahun 2014 tersebut harus disikapi secara
ARIF dan BIJAKSANA melalui Peraturan Bupati atau lainnya, bahwa hanya
pegawai PNS dan minimal mempunyai SK Bupati saja yang bisa mendapatkan
HAK atas pembagian jasa kapitasi tersebut, selebihnya (tenaga
magang/sukwan) diatur tersendiri oleh Kepala Puskesmas. Karena kalau
tidak diperjelas, hal ini sangat berdampak dan menjadi preseden buruk
yang sangat mempengaruhi MOTIVASI dan ETOS KERJA pegawai khususnya PNS
NON KESEHATAN yang sudah puluhan tahun bekerja di Puskesmas, karena
bisa-bisa tenaga magang (perawat) yang NERS mendapatkan bagian yang
lebih besar daripada tenaga PNS. Disamping itu, untuk alasan EFISIENSI
akan terjadi pengurangan tenaga magang secara besar-besaran di
puskesmas, yang mana akan mempunyai dampak SOSIAL yang sangat besar.
5.      Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan
hal-hal sebagai berikut:
a.      Melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap isi Permenkes No. 19
Tahun 2014 khususnya pasal 4 dengan lebih mengedepankan nilai-nilai
KEADILAN dan PEMERATAAN sesuai dengan HAK & TANGGUNGJAWAB pegawai.

b.      Menyusun pola pembagian jaspel (REMUNERASI) yang tidak hanya
mengacu pada PENDIDIKAN & KEHADIRAN tapi juga MASA KERJA, JABATAN,
KINERJA (PRESTASI KERJA) sehingga besarannya lebih OBJEKTIF dan
TRANSPARAN.
c.      Sesuai dengan TUGAS dan TANGGUNGJAWAB Kepala Puskesmas yang sangat
besar khususnya yang berasal dari tenaga Non Medis dengan pendidikan
terakhir S2 Kesehatan, dipandang perlu untuk S2 Kesehatan
diklasifikasi dalam tenaga Medis.
d.      Agar tidak terjadi doble pendapatan, bagi tenaga medis yang
merangkap Kepala Puskesmas agar ada pembatasan dalam penentuan point.

Demikian, semoga bisa menjadi bahan masukan demi kesempurnaan bersama.

Sampang, 12 Mei 2014

Kepala UPTD Puskesmas Jrengik
Kabupaten Sampang



H. ABDUL CHOLIK, SKM, M.Kes